Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang menilai, belum lengkapnya struktur di Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, menyebabkan pelaksanaan kebijakan pendidikan Agama Katolik menemui banyak kendala.

“Akibat dari penyuluh dan struktur yang masih sangat kurang, pelaksanaan kebijakan pendidikan Agama Katolik ini masih banyak kendala yang belum tuntas penyelesaiannya. Jadi, Bimas Katolik jangan hanya mementingkan kepentingan internalnya saja, tetapi harus bisa menjual program-program yang baik,” kata Samsu saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Sumatera Utara, Selasa (3/4/2018).

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh beberapa tokoh agama dari Katolik ini, politisi F-PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa anggaran Ditjen Bimas Katolik sebesar Rp1 triliun dari total anggaran Kemenag sebesar Rp64 triliun. Menurutnya, meskipun terlihat kecil, kebijakan yang sudah diberikan ini sudah rata dan proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karenanya, Komisi VIII DPR mendorong kepada Ditjen Bimas Katolik untuk melengkapi strukturnya dalam rangka untuk menguatkan kinerjanya.

“Kita memprioritaskan untuk Agama Katolik, itu menandakan bahwa kita ini menganut adat kerukunan dalam beragama. Kami juga mencoba melihat secara langsung perkembangan program perencanaan Agama Katolik di Sumut. Harapan kami agar tidak ada lagi kesenjangan antara Katolik, Protestan, Islam dan lainnya,” tutupnya. (cas/sf)